SDGS DESA DALAM
SOROTAN
Banyak Media diskusi seperti Webinar,
TV Desa dan you tube meeting bagai tidak henti henti menayangkan pembicaraan dan diskusi tentang SDGS Desa. Semangat SDGS Desa Hingga kini masih terus hangat dibicarakan. Mulai
dari pakar Pembangunan Desa hingga para Pemerhati dan Penggiat desa masih bagai
tidak habis habisnya membahas tentang SDGS Desa. Dan ini memisalkan peran SDGS Desa bagai “Putri Jelita nan Ayu” yang selalu dibicarakan oleh banyak “Jejaka”.
Pada hakikatnya SDGS Desa sangat urgen dan
mustahak yang harus di utamakan oleh Desa.
LebihLebih lagi bila di lihat dari 18
Menu bagan pada SDGS Desa ini memiliki visi dan misi yang penting
dan sisi yang menusuk tajam ke
jantung permasalahan kebutuhan
dasar desa yang wajib di rencanakan oleh setiap Desa. Mulai
dari bagan Desa Tanpa Kelaparan hingga Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa
adiptif. Lain hal nya
ketika gema SDGS Desa ini belum muncul, arah kebijakan pembangunan
desa bagai tidak berskema dan tidak memiliki arah tujuan yang pasti.
Awal mulanya SDGS ini adalah sebuah perencanaan Pembangunan
dunia yang di bangun oleh PBB yang sebelum nya bernama MDGS (Melinium Development Goals)
mungkin MDGS di anggap sangat terbatas dan diganti dengan SDGS.
Tepatnya pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan SDGS (Sustainable Development Goals) sebagai
kesepakatan pembangunan global.
Gaung dunia ini ternyata diamini juga
oleh Presiden Jokowi. Pada Tahun 2017
dibawah Kepemimpinan Bapak Jokowidodo. Hasil kerangka hukum tersebut berhasil
di tumpahkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut SDGs disebut dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) yang mana dokumen tersebut memuat tujuan dan sasaran global
dari tahun 2016 sampai tahun 2030.
Bagai kata berjawab gayung bersambut, Kementrian
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi yang di komandani oleh Bapak
Abdul Halim Iskandar memperkenalkan Program SDGs itu untuk di implementasi ke
Desa atau Pembangunan Berkelanjutan Desa pada tahun 2020 lalu. Dan
ternyata kebijakan brilian Gus Mentri
ini sangat mendapat respon positif dari
desa dan para penggiat desa. Bahkan Direktur Kantor Perwakilan IFAD Indonesia,
Ivan Cossio Cortez memuji hal tersebut dikarenakan SDGs desa merupakan gagasan
yang unik dan luar biasa dikarenakan bisa mengakomodir data desa secara mikro
untuk merencanakan pembangunan desa itu sendiri sehingga dapat mengetahui
kondisi sesungguhnya di lapangan.
Keseriusan Gus Mentri
tentang SDGS Desa bukan lah sekedar wacana musiman dan abal abal tapi lebih dari itu untuk membuktikan keseriusan tentang SDGS
Desa Gus Mentri telah dan selalu menyebutkan kebijakan emasnya itu dalam setiap Permendesa
Prioritas Penggunaan Dana Desa.Dan ini
adalah sebuah kemajuan yang besar untuk desa, karena sdgs ini adalah instrumen
yang sangat berguna pada perencanaan desa yang kemudian di tulis kedalam
RPJMDes dan RKP Desa. Sehingga kedepan Perencanaan Pembangunan Desa bukan lah
diawali oleh suara keras dalam setiap musyawarah desa tapi lebih berpatok
kepada kebijakan yang memiliki kandungan SDGS Desa . Hal ini di harap agar awal
tujuan pembangunan desa lebih disepakati untuk kemajuan desa yang
berkesinambungan bukan sesaat dan bisa dirasakan oleh semua elemen desa.
SDGS Desa Masih terkendala
SDGS Desa tidak akan berhasil bila tanpa ada saling mendukung antara dari Pemerintah Pusat hingga kedesa. Kita tidak memungkiri bahwa masih banyak SDGS desa belum sepenuhnya sangggup dijalankan didesa, faktor kendala nya bisa saja karena geografis desa dan sedikit dana. 18 Menu bagan SDGS bahkan hingga kini masih banyak yang tidak mampu di jalankan oleh desa sama sekali. Semisal pada Bagan SDGS Desa nomor 6 yaitu Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Masalah ini menjadi kendala serius bagi desa desa pesisir. Masih Banyak Desa pinggir laut belum dan tidak mampu mengatasi masalah air bersihnya dan ini sangat berpengaruh pada program desa sehat dan sejahtera. Apalagi desa desa yang berpinggir dengan rawa sangat berpotensi bahaya ledakan gas untuk mendulang air bersih nya dengan dengan sumur bor. Keadaan ini desa tidak akan pernah mampu mendatangkan air bersih kedesanya bila tanpa ada dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Oleh karena itu SDGS desa perlu ada satu work together pemerintah lebih tinggi dari desa dengan pemerintah desa. Dana yang dimiliki oleh desa cuma mampu membeli pipa salur air bersih tapi dana mereka tidak akan pernah cukup untuk mendatangkan sumber air atau saluran induk air bersih. Kendala ini adalah serius dan perlu dicari pemecahan nya oleh pemerintah. Disini terlihat sepertinya SDGs Desa belum tersosialiasi dengan baik antara pemerintah Provinsi dan Daerah hingga Desa. Lebih jauh bahwa kendala kesuksesan ini masih terlihat pada tengah garis jalur pemerintah Provinsi dan Daerah. Belum ada satupun terdapat sebuah produk hukum mereka baik berupa Pergub dan Perbub yang memberi dukungan kesuksesan SDGS Desa sehingga lebih nyata Kendala ini masih didapati pada setiap Musrenbang Daerah yang sama sekali tidak terindikasi yang mengarah hajatanya pada membantu kesusksesan SDGS Desa . Bahkan semua bagai terlihat pembiaran soal desa. Banyak akses fasilitas publik sekala besar sangat jarang mengalir kedesa. Ketir sangat terkendala bagi desa desa yang pedalaman. Mereka tidak saja menyelesaikan kendala jalan dan jembatan nya yang berlumpur bahkan desa di minta untuk memenuhi kebutuhan dasar nya sendiri tanpa ada dukungan tambahan. Bahkan desa lebih sering terbiarkan dan teraliri ide ide liar dan program titipan untuk sepihak dan sesaat.
by taufiknessen