SDGS DESA DALAM SOROTAN

 

SDGS DESA DALAM SOROTAN

Banyak Media diskusi seperti  Webinar, TV Desa dan you tube meeting bagai tidak henti henti menayangkan  pembicaraan dan diskusi tentang SDGS  Desa. Semangat SDGS Desa Hingga  kini masih terus hangat dibicarakan. Mulai dari pakar Pembangunan Desa hingga para Pemerhati dan Penggiat desa masih bagai tidak habis habisnya membahas  tentang SDGS  Desa. Dan ini memisalkan peran SDGS  Desa bagai “Putri Jelita nan Ayu” yang selalu dibicarakan oleh banyak “Jejaka”.

 Pada hakikatnya SDGS Desa sangat urgen dan mustahak  yang harus di utamakan oleh Desa. LebihLebih  lagi bila di lihat dari 18 Menu  bagan pada SDGS  Desa ini memiliki visi dan  misi  yang penting   dan sisi yang menusuk tajam  ke jantung   permasalahan kebutuhan dasar  desa yang  wajib di rencanakan oleh setiap Desa. Mulai dari bagan Desa Tanpa Kelaparan hingga Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adiptif. Lain hal nya ketika gema  SDGS Desa  ini belum muncul, arah kebijakan pembangunan desa bagai tidak berskema dan tidak memiliki arah tujuan yang pasti.

Awal mulanya  SDGS ini adalah sebuah perencanaan Pembangunan dunia yang di bangun oleh PBB yang sebelum nya bernama MDGS (Melinium Development Goals) mungkin MDGS di anggap sangat terbatas dan diganti dengan SDGS. Tepatnya pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGS (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Gaung dunia ini ternyata  diamini juga   oleh Presiden Jokowi. Pada Tahun 2017  dibawah Kepemimpinan Bapak Jokowidodo. Hasil kerangka hukum tersebut berhasil di tumpahkan dalam  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut SDGs disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mana dokumen tersebut memuat tujuan dan sasaran global dari tahun 2016 sampai tahun 2030.

 

 

Bagai kata berjawab gayung bersambut, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang di komandani oleh  Bapak Abdul Halim Iskandar memperkenalkan Program SDGs itu untuk di implementasi ke Desa atau Pembangunan Berkelanjutan Desa pada tahun 2020 lalu. Dan ternyata kebijakan brilian  Gus Mentri ini  sangat mendapat respon positif dari desa dan para penggiat desa. Bahkan Direktur Kantor Perwakilan IFAD Indonesia, Ivan Cossio Cortez memuji hal tersebut dikarenakan SDGs desa merupakan gagasan yang unik dan luar biasa dikarenakan bisa mengakomodir data desa secara mikro untuk merencanakan pembangunan desa itu sendiri sehingga dapat mengetahui kondisi sesungguhnya di lapangan.

Keseriusan Gus Mentri tentang SDGS Desa bukan lah sekedar wacana musiman dan abal abal  tapi lebih dari itu  untuk membuktikan keseriusan tentang SDGS Desa  Gus Mentri telah dan  selalu menyebutkan  kebijakan emasnya itu dalam setiap Permendesa Prioritas  Penggunaan Dana Desa.Dan ini adalah sebuah kemajuan yang besar untuk desa, karena sdgs ini adalah instrumen yang sangat berguna pada perencanaan desa yang kemudian di tulis kedalam RPJMDes dan RKP Desa. Sehingga kedepan Perencanaan Pembangunan Desa bukan lah diawali oleh suara keras dalam setiap musyawarah desa tapi lebih berpatok kepada kebijakan yang memiliki kandungan SDGS Desa . Hal ini di harap agar awal tujuan pembangunan desa lebih disepakati untuk kemajuan desa yang berkesinambungan bukan sesaat dan bisa dirasakan oleh semua elemen desa.

SDGS Desa Masih terkendala

SDGS Desa tidak akan berhasil bila tanpa ada saling mendukung antara  dari Pemerintah Pusat hingga kedesa. Kita tidak memungkiri bahwa masih banyak SDGS desa belum sepenuhnya sangggup dijalankan didesa, faktor kendala nya bisa saja karena geografis desa dan sedikit dana.  18 Menu  bagan SDGS bahkan hingga kini masih banyak yang tidak mampu di jalankan oleh desa  sama sekali. Semisal pada Bagan SDGS Desa nomor 6 yaitu Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Masalah ini menjadi  kendala serius bagi  desa desa pesisir. Masih Banyak Desa pinggir laut belum dan tidak mampu mengatasi masalah air bersihnya  dan ini sangat berpengaruh pada program desa sehat dan sejahtera. Apalagi desa desa yang berpinggir dengan rawa sangat berpotensi bahaya  ledakan gas untuk mendulang air bersih nya dengan dengan sumur bor. Keadaan  ini desa tidak akan pernah mampu mendatangkan air bersih kedesanya bila tanpa ada dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Oleh karena itu SDGS desa perlu ada satu work together  pemerintah lebih tinggi dari desa dengan pemerintah desa. Dana yang dimiliki oleh desa cuma mampu membeli pipa salur air bersih tapi dana mereka tidak akan pernah cukup untuk mendatangkan sumber air atau saluran induk air bersih. Kendala ini adalah serius dan perlu dicari pemecahan nya oleh pemerintah. Disini terlihat   sepertinya SDGs Desa belum tersosialiasi dengan baik antara pemerintah  Provinsi dan  Daerah hingga Desa.  Lebih jauh bahwa kendala kesuksesan ini masih terlihat pada tengah garis jalur pemerintah Provinsi dan Daerah. Belum ada satupun terdapat sebuah produk hukum mereka baik berupa Pergub dan Perbub yang memberi dukungan kesuksesan SDGS Desa sehingga lebih nyata   Kendala ini masih didapati pada setiap Musrenbang Daerah yang sama sekali tidak terindikasi yang mengarah hajatanya pada membantu kesusksesan SDGS Desa . Bahkan semua bagai terlihat pembiaran soal desa. Banyak akses fasilitas publik sekala besar sangat jarang mengalir kedesa. Ketir sangat terkendala bagi desa desa yang pedalaman. Mereka tidak saja menyelesaikan kendala jalan dan jembatan nya yang berlumpur bahkan desa di minta untuk memenuhi kebutuhan dasar nya sendiri tanpa ada dukungan tambahan. Bahkan desa lebih sering terbiarkan dan teraliri ide ide liar dan program titipan untuk sepihak dan sesaat.

by taufiknessen 

 

 

 

Lokasi:

Kongsi :