SIAPA ITU PJ, PLT, PLH DAN PJS GEUCHIK

Setiap berakhir nya masa tugas seorang Geuchik/Kades sering terjadi Pemilihan Geuchik definitif secara tidak tepat waktu/molor. Kendala ini sering terjadi dalam mengestafet kepemimpinan di sebuah Gampong. Banyak Hal Kemungkian  ini terjadi   diantaranya  tidak kondusifnya politik ditingkat Gampong, Kelangkaan Figur, Terlambat nya pembentukan Panitia Pemilihan Geuchik. Oleh Itu untuk mengantisipasi vakum of power ditingkat Gampong.  Bupati melalui Camat perlu menempuh langkah langkah untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Gampong itu. seperti penunjukan PJ(Pejabat). Sebenarnya menurut admninistrasi negara ada beberapa singkatan jabatan yang bisa mengisi sebuah jabatan yang kosong dan tentu sesuai denga keadaan nya tersendiri.

Berikut beberapa Istilah Jabatan pengisi kekosongan Pemimpin difinitif

1. PJ (Pejabat) dan PjS (Pejabat Semntara)

Pj merupakan kepanjangan dari Pejabat. Pj adalah penunjukan pejabat sementara di mana pejabat yang ditunjuk tersebut masih satu tingkat di bawah level jabatan tersebut. Misalnya, jabatan yang seharusnya dijabat oleh seorang  berpangkat Kapten, namun atas perintah saat ini jabatan tersebut dijabat oleh yang berpangkat Letnan Satu.

Berbeda dengan Pj., Pjs. merupakan kepanjangan dari Pejabat Sementara. Pjs. adalah penunjukan pejabat sementara di mana pejabat yang ditunjuk tersebut masih dua tingkat di bawah level jabatan tersebut. Misalnya, ada jabatan yang seharusnya dijabat oleh seorang  berpangkat Kapten, namun atas perintah saat ini jabatan tersebut dijabat oleh yang berpangkat Letnan dua.
Khusus Untuk Aceh sesuai dengan Qanun No 4 Tahun 2009 sesuai pasal 45  Pengangkatan PJ Geuchik  diangkat dari Sekretaris Gampong atau Aparat Pemerintah Daerah, Masa Jabatan PJ paling lama 1 (satu Tahun) terhitung tanggalpelantikan. Pj Geuchik diambil sumpah janji oleh Bupati/walikota sesuai dengan UU yang berlaku

2. PLT dan PLH

Anda   kerap mendengar istilah Plt. dan Plh. untuk urusan administrasi di pemerintahan.

Plt. singkatan dari Pelaksana Tugas, sedangkan Plh. adalah Pelaksana Harian.

Selain itu, ada pula istilah Penjabat (Pj) yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam praktiknya, istilah ini sering dipakai jika ada kekosongan sementara pada jabatan struktural pemerintahan di pusat dan daerah.

Lantas, apa perbedaan kewenangan Plh. dan Plt.?

Nah, untuk mengetahuinya silakan buka contekan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pelajari baik-baik Pasal 14 ayat (1,2,4,7) UU No. 30 Tahun 2014, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (7) undang-undang tersebut.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, pihaknya telah mengirimkan surat kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Kepala BKN menegaskan, apabila terdapat pejabat pemerintahan yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang tujuh hari kerja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, atasan langsung pejabat tersebut menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Plh.

Menurut Bima Haria, Plh. maupun Plt. sama sekali tidak berwenang memutuskan atau mengambil tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

“Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian kepegawaian,” ujar Bima.

Di luar hal itu, menurut Kepala BKN, Plh. dan Plt. boleh mengambil keputusan meliputi antara lain:

1. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;
2. Menetapkan kenaikan gaji berkala;
3. Menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
4. Menetapkan surat penugasan pegawai;
5. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar-instansi, dan
6. Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

Dalam suratnya Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga menegaskan, PNS yang diperintahkan sebagai Plh. atau Plt. tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.

“Penunjukan PNS sebagai Plh. atau Plt. tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari pejabat pemerintahan yang memberikan mandat,” tegas Bima Haria.

Bima mengatakan, Plh. dan Plt. bukanlah jabatan definitif. Oleh karena itu, keduanya tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.

Selain itu, lanjut Kepala BKN, pengangkatan sebagai Plh. atau Plt. tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

Kepala BKN menambahkan, PNS atau pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai Plh. atau Plt. dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.

Kemudian, dalam menetapkan suatu keputusan atau tindakan, Plh. dan Plt. harus menyebutkan atas nama Pejabat Pemerintahan yang memberikan mereka mandat.

Kesimpulannya, Plh. melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan Plt. melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Semoga Bermanfaat